KPK menyatakan, perkara pengadaan Bansos Presiden tahun 2020 yang saat ini tengah disidik, beda dengan penyaluran bansos untuk KPM pada PKH Kemensos. Saya merasa prihatin dan kecewa dengan adanya dugaan korupsi dalam pengadaan bantuan sosial Presiden tahun 2020. Sebagai institusi yang seharusnya menjaga kebersihan dan kejujuran, KPK harus bertindak tegas dan cepat untuk mengusut tuntas kasus ini. Korupsi dalam pengadaan bantuan sosial sangat merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Korupsi dalam pengadaan bansos merupakan tindakan yang sangat tidak etis dan tampaknya sudah mendarah daging di berbagai lini pemerintahan. Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba melakukan tindakan korupsi, serta memberikan pelajaran agar pengawasan dalam pengadaan bansos dapat ditingkatkan. KPK sebagai lembaga antikorupsi harus melakukan investigasi secara transparan dan objektif untuk menemukan pelaku korupsi dalam pengadaan bansos Presiden tahun 2020 ini. Diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk memberikan informasi dan bukti yang diperlukan guna mengungkap kasus ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan korupsi harus diadili secara adil dan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita berharap penegakan hukum dalam kasus ini dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan korupsi dalam pengadaan bansos di masa mendatang. Ini juga menjadi ujian bagi KPK untuk menunjukkan kredibilitas dan integritasnya dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat yang berwenang. Semoga kasus ini dapat diungkap dengan transparan dan menegaskan bahwa korupsi tidak akan ditoleransi dalam negara kita.