Asep mengatakan, mantan Sestama sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Basarnas, Max Ruland Boseke menggunakan Rp 2,5 miliar untuk keperluan pribadi. Berita mengenai eks pejabat Basarnas yang menggunakan uang korupsi sebesar Rp 2,5 juta untuk membeli ikan hias dan kebutuhan pribadi sangatlah memprihatinkan. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat tersebut mencoreng nama baik institusi Basarnas dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kode etik dan hukum yang berlaku. Dalam melakukan tindakan korupsi tersebut, eks pejabat Basarnas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari anggaran yang telah dikelola dengan baik. Tindakan korupsi tersebut juga dapat mempengaruhi kinerja Basarnas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam upaya penanggulangan bencana. Menyikapi hal ini, tindakan hukum tegas harus diberikan kepada pelaku korupsi tersebut sebagai bentuk efektifitas penegakan hukum dan memberikan efek jera kepada pihak lain yang berniat melakukan tindakan serupa. Selain itu, perlu dilakukan pemberantasan korupsi secara menyeluruh dalam berbagai instansi pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Lebih dari itu, perlunya penguatan sistem pengawasan intern dan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran etika dan peraturan yang berlaku di lingkungan kerja institusi pemerintah. Pendidikan dan sosialisasi anti korupsi juga harus ditingkatkan agar seluruh pejabat dan pegawai pemerintah memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga integritas dalam bekerja. Sebagai masyarakat, kita juga perlu ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah dan melaporkan setiap indikasi tindakan korupsi yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta tatanan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan menjamin pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.