Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan dugaan transaksi mencurigakan lebih dari Rp80 Triliun selama masa Pemilu 2024. Saya merasa prihatin dan khawatir dengan temuan yang dilaporkan oleh PPATK mengenai dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp80 triliun lebih selama masa pemilu 2024. Jumlah yang sangat besar ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan dana dalam skala yang sangat besar pula. Hal ini sangat merugikan negara dan masyarakat karena dana sebesar itu seharusnya dipergunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini juga menunjukkan pentingnya pengawasan dan pengawalan terhadap dana yang beredar selama masa pemilu. Diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana kampanye agar tidak terjadi penyalahgunaan atau tindakan korupsi. PPATK sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan analisis terhadap transaksi keuangan harus terus mengawasi dan mengaudit dana yang mengalir selama masa pemilu agar tidak terjadi praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, diperlukan juga kerjasama yang baik antara PPATK, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya untuk menyelidiki dan mengungkap kasus-kasus transaksi mencurigakan selama masa pemilu. Langkah-langkah preventif dan represif perlu ditingkatkan guna mencegah terjadi penyalahgunaan dana atau tindakan korupsi yang merugikan negara. Saya berharap pihak-pihak terkait segera mengambil tindakan yang tegas dan memberikan sanksi yang berlaku kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi mencurigakan tersebut. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana kampanye menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Masyarakat juga perlu lebih sadar dan mengawasi pergerakan dana selama masa pemilu agar tidak terjadi penyelewengan yang merugikan. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan transaksi mencurigakan juga menjadi hal yang sangat penting dalam mencegah praktik-praktik yang merugikan negara. Semoga temuan ini dapat menjadi momentum untuk melakukan perbaikan dalam sistem pengawasan keuangan selama masa pemilu sehingga ke depannya dapat terhindar dari kasus-kasus penyalahgunaan dana yang merugikan.