Pasalnya kendaraan bermotor masih menjadi transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mobilitas mencari nafkah. Sebagai fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Jakarta, keputusan untuk tidak setuju terhadap pembatasan kendaraan pribadi di DKI Jakarta dapat dimaklumi mengingat berbagai pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut. Salah satu pertimbangan utama tentu saja adalah melindungi kepentingan masyarakat luas yang masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari. Pembatasan kendaraan pribadi dapat berdampak pada ketersediaan transportasi yang memadai dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, pembatasan kendaraan pribadi juga dapat berdampak pada kemacetan lalu lintas yang lebih parah. Jika kendaraan pribadi dibatasi, maka dikhawatirkan akan terjadi penumpukan kendaraan di jalan yang dapat menyebabkan kemacetan yang lebih parah dan berdampak pada produktivitas dan kenyamanan masyarakat yang harus bepergian. Namun demikian, penting bagi fraksi PKS DPRD Jakarta untuk mempertimbangkan juga dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh jumlah kendaraan pribadi yang semakin meningkat. Semakin banyak kendaraan pribadi berarti semakin tinggi pula tingkat polusi udara yang dihasilkan, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai gantinya, fraksi PKS DPRD Jakarta dapat mengusulkan alternatif kebijakan yang lebih bijak untuk mengatasi permasalahan kemacetan dan polusi udara di Jakarta tanpa harus membatasi kendaraan pribadi secara langsung. Misalnya, dengan meningkatkan pelayanan transportasi umum yang lebih efisien dan terintegrasi, serta mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi massal yang lebih ramah lingkungan. Di sinilah pentingnya dialog dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk fraksi-fraksi di DPRD Jakarta, untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan mobilitas dan lingkungan di ibu kota. Dengan mendengarkan dan mempertimbangkan berbagai pandangan, diharapkan dapat ditemukan kebijakan yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak secara seimbang dan berkelanjutan.