Kemenkominfo mengeklaim bahwa data yang dibiarkan hilang sudah terkunci dan tak bisa diambil oleh peretas, namun juga tak bisa diakses pemerintah. Tanggapan saya terhadap berita tersebut sangat prihatin. Kejadian di mana pemerintah tidak membayar tebusan kepada peretas yang telah mencuri data penting dari Kementerian/Lembaga merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan sangat merugikan. Data-data yang dibiarkan hilang tersebut bisa saja berisi informasi yang sangat sensitif dan penting bagi keamanan negara dan kepentingan publik. Pemerintah seharusnya memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap sistem keamanan informasi dalam Kementerian/Lembaga agar kasus peretasan seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi dan perlindungan data-data sensitif dalam sistem komputer mereka. Selain itu, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kebocoran data ini. Bukan hanya dalam hal pembayaran tebusan kepada peretas, tapi juga dalam upaya memulihkan data yang hilang dan memperkuat sistem keamanan informasi agar hal serupa tidak terulang kembali di masa depan. Saya berharap agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah yang tepat dalam penanganan kasus ini, termasuk melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui penyebab kebocoran data tersebut dan juga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap sistem keamanan informasi di Kementerian/Lembaga. Keamanan informasi harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah agar data-data penting negara tidak jatuh ke tangan yang salah dan merugikan banyak pihak.