Menkominfo bakal mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk melakukan backup data setelah serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Tindakan yang diambil oleh Menkominfo untuk mewajibkan instansi pemerintah untuk melakukan backup data merupakan langkah yang sangat penting dan perlu diapresiasi. Serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) adalah sebuah peringatan yang harus dijadikan pembelajaran bagi semua pihak, terutama pemerintah, akan pentingnya perlindungan data dan informasi negara. Backup data adalah langkah preventif yang sangat efektif untuk menghindari kehilangan data yang bisa terjadi akibat serangan ransomware atau serangan cyber lainnya. Dengan adanya regulasi yang mewajibkan instansi pemerintah untuk melakukan backup data, diharapkan semua data penting pemerintah akan terlindungi dengan baik. Backup data juga menjadi langkah yang sangat vital dalam menjaga ketahanan data negara dan mencegah terjadinya kebocoran informasi yang bisa membahayakan keamanan negara. Sehingga, setiap instansi pemerintah harus memahami pentingnya backup data dan melakukan langkah-langkah perlindungan data secara maksimal. Selain itu, kebijakan backup data juga seharusnya diikuti dengan langkah-langkah pengamanan data yang lebih ketat. Instansi pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sistem keamanan informasi yang ada dan memperkuat sistem perlindungan data mereka. Kerjasama antarinstansi pemerintah dan pihak terkait dalam hal keamanan informasi juga perlu ditingkatkan guna mengantisipasi serangan cyber yang semakin canggih dan merusak. Dengan adanya langkah-langkah preventif seperti backup data, diharapkan akan semakin meningkatkan ketahanan data negara dan mencegah terjadinya serangan cyber yang merugikan. Namun, keberhasilan dari kebijakan ini juga akan sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen seluruh instansi pemerintah dalam melaksanakan aturan ini dengan benar. Karena pada akhirnya, perlindungan data merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan dan kedaulatan data negara.