Meutya menegaskan persoalan peretasan PDN bukanlah masalah tata kelola. Menurutnya, ada kebodohan pemerintah lantaran tidak mem-back up data yang ada. Sangat disayangkan jika data Pusat Data Nasional (PDN) tidak di-back up dengan baik. Data adalah aset yang sangat berharga bagi suatu negara, terlebih dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, di mana hampir seluruh aktivitas dilakukan secara digital. Jika data PDN hilang atau rusak tanpa adanya back up, bisa berimplikasi buruk bagi berbagai sektor yang bergantung pada data tersebut, seperti keamanan nasional, perencanaan pembangunan, dan lain sebagainya. Kritik dari DPR bahwa masalah kehilangan data PDN merupakan kebodohan daripada masalah tata kelola tidak sepenuhnya tepat. Memang, masalah kehilangan data ini bisa dikaitkan dengan tata kelola yang kurang baik, namun lebih dari itu, masalah ini juga mencerminkan kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data dan kebutuhan untuk melakukan back up secara berkala. Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah untuk mengamankan data PDN dan memastikan bahwa back up dilakukan secara teratur. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya keberlanjutan data dan perlunya standar prosedur operasional yang ketat terkait pengelolaan dan pengamanan data sensitif seperti PDN. Sebagai lembaga yang memegang kendali dan kewenangan terkait tata kelola dan pengamanan data, DPR perlu memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab dan melakukan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah kehilangan data ini. Keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap langkah penyelesaian masalah ini juga sangat penting untuk dipastikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.