'Sebagai ketua umum, saya berwenang penuh menentukan siapa yang akan dicalonkan oleh PSI. Jangan bawa-bawa Presiden!' kata Kaesang kepada Sekjen PKS. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa itu menunjukkan adanya ketegangan antara Kaesang Pangarep, yang merupakan putra dari Presiden Joko Widodo, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pernyataan Kaesang yang menegaskan bahwa dia adalah Ketua Umum partai tersebut dapat dianggap sebagai reaksi terhadap upaya Sekjen PKS untuk melibatkan nama Presiden dalam pernyataannya. Dalam konteks politik, seringkali nama-nama tokoh yang terkait dengan kekuasaan digunakan untuk mendukung atau memperkuat posisi politik suatu pihak. Namun, Kaesang memilih untuk menegaskan bahwa dalam konteks PKS, yang memiliki peran sebagai Ketum adalah dirinya dan bukan Presiden. Hal ini bisa diartikan sebagai upaya untuk memisahkan dan menjaga posisi politiknya sendiri tanpa harus dikaitkan dengan kekuasaan ayahnya. Saya pikir pernyataan Kaesang ini juga dapat dianggap sebagai sebuah sikap yang memperkuat identitasnya sebagai pemimpin politik yang mandiri. Dengan menegaskan bahwa dirinya adalah Ketua Umum PKS, Kaesang juga mencoba untuk menunjukkan bahwa dia dapat berdiri sendiri dan tidak perlu bergantung pada ketokohan ayahnya. Namun, di sisi lain, pernyataan Kaesang ini juga bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Beberapa orang mungkin akan menganggapnya sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga integritas politiknya, sementara yang lain mungkin akan melihatnya sebagai upaya untuk memanfaatkan nama besar ayahnya untuk kepentingan politik pribadi. Dengan demikian, saya rasa pernyataan Kaesang ini patut dipertimbangkan dengan hati-hati dalam konteks dinamika politik di Indonesia. Secara keseluruhan, pernyataan Kaesang kepada Sekjen PKS ini menggambarkan dinamika politik yang selalu berubah dan tidak jarang penuh dengan ketegangan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai masyarakat mampu menghargai perbedaan pendapat dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan politik yang dilakukan.