'Pokoknya pelantikan (presiden) di Senayan,' kata Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani Tanggapan saya tentang berita mengenai pernyataan Wakil Ketua MPR yang menyebut bahwa Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden di Jakarta, bukan di Ibukota Negara (IKN), adalah bahwa hal tersebut tampaknya menimbulkan kebingungan dan kontroversi terkait rencana pemindahan ibu kota ke IKN. Pernyataan tersebut bisa dianggap sebagai langkah yang menggugurkan rencana pembangunan IKN yang sudah direncanakan sebelumnya. Pernyataan tersebut juga dapat menimbulkan spekulasi dan keraguan tentang keputusan pemerintah terkait pembangunan IKN. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan masyarakat mengenai masa depan pembangunan IKN, serta dampak ekonomi dan sosial yang diharapkan dari pembangunan tersebut. Selain itu, pernyataan tersebut juga dapat dianggap sebagai langkah politis untuk memberikan sinyal kepada publik bahwa Jakarta akan tetap menjadi pusat pemerintahan, meskipun ada rencana pemindahan ibu kota. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan dan konsistensi kebijakan pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota. Dalam konteks politik, pernyataan tersebut juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menguatkan posisi politik Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dengan mengaitkan pelantikan presiden di Jakarta, hal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai bentuk dukungan dan legitimasi politik terhadap Prabowo dalam membangun basis politiknya. Secara keseluruhan, pernyataan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan dan kekhawatiran terkait rencana pemindahan ibu kota dan keputusan politik yang terkait. Diperlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang untuk memastikan transparansi dan kejelasan mengenai rencana pembangunan IKN serta pelaksanaan pelantikan presiden di masa mendatang.