Pj Bupati Cirebon Wahyu Mijaya mengingatkan para ASN untuk bisa tetap menunjukkan sikap netral jelang Pilkada Serentak 2024. Tanggapan saya terhadap berita mengenai Pj Bupati Cirebon yang meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 adalah positif. Netralitas ASN sangat penting dalam memastikan jalannya proses demokrasi yang bersih, transparan, dan adil. Sebagai pelayan publik, ASN memiliki tanggung jawab untuk menjaga netralitas dan tidak memihak kepada salah satu calon atau partai politik tertentu dalam Pilkada. Selain itu, dengan adanya himbauan netralitas dari Pj Bupati, diharapkan ASN dapat tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat tanpa terlibat dalam politik praktis. Hal ini juga akan memperkuat integritas dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, netralitas ASN juga penting untuk menghindari konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses Pilkada. Dengan tetap menjaga netralitas, ASN dapat menjalankan tugasnya secara obyektif dan menghindari praktek-praktek yang merugikan masyarakat atau calon yang bersaing dalam Pilkada. Selain itu, himbauan netralitas juga sejalan dengan aturan dan etika yang berlaku bagi ASN. Sebagai abdi negara, ASN wajib menjunjung tinggi integritas, loyalitas kepada negara, serta netralitas dalam menjalankan tugasnya. Dengan mematuhi netralitas, ASN akan dapat menjaga citra dan reputasi sebagai pelayan publik yang profesional dan akuntabel. Namun demikian, penegakan netralitas ASN juga memerlukan dukungan dan pengawasan yang ketat dari pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hal ini untuk memastikan bahwa netralitas ASN benar-benar terjaga dan tidak terjadi pelanggaran aturan dalam proses Pilkada. Dengan demikian, himbauan yang dilakukan oleh Pj Bupati Cirebon merupakan langkah yang tepat dalam menjaga netralitas ASN dan memastikan bahwa Pilkada 2024 dapat berjalan dengan adil, bersih, dan demokratis. Semua pihak, termasuk ASN, harus senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara di atas segalanya dalam setiap tahapan proses Pilkada.