Projo menuding, pihak yang ingin Budi Arie mundur dari Menkominfo, berasal dari kelompok pendukung capres kalah di Pilpres 2024. Kritik dan tudingan terhadap Budi Arie Setiadi yang berasal dari pihak Projo yang menyebut bahwa pihak yang menyerang Budi Arie dari kubu yang kalah dalam Pilpres merupakan sebuah tindakan yang tidak etis. Sebagai warga negara yang memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya, seharusnya setiap individu diperbolehkan untuk mengkritik dan mengungkapkan pendapatnya terhadap pejabat publik, termasuk Budi Arie Setiadi. Namun demikian, kritik yang dilontarkan oleh pihak Projo seharusnya dapat disampaikan secara konstruktif dan tidak langsung menuding bahwa Budi Arie Setiadi merupakan korban dari pihak yang kalah dalam Pilpres. Memang, pernyataan ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pihak yang dikritik dan menunjukkan ketidaknetralan dalam menyampaikan informasi. Selain itu, sebaiknya pihak Projo juga memberikan dasar atau fakta yang jelas terkait tuduhan yang mereka sampaikan terhadap Budi Arie Setiadi. Kritik yang konstruktif seharusnya didasarkan pada fakta yang akurat dan tidak hanya bersifat asumsi semata. Hal ini penting agar kritik yang disampaikan memiliki bobot dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Terkait dengan isu politik, sebaiknya setiap pihak dapat menjaga etika dan integritas dalam menyampaikan pendapat dan pandangannya. Mengaitkan tuduhan atau kritik terhadap seseorang dengan kemenangan atau kekalahan dalam Pilpres hanya akan memperkeruh suasana politik dan tidak membawa manfaat yang positif dalam membangun negara yang demokratis. Memperhatikan hal tersebut, sebaiknya pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan kritik terhadap pejabat publik dapat menjaga etika dalam berkomunikasi dan memberikan argumen yang solid untuk mendukung pendapat mereka. Kritik yang konstruktif dan berdasarkan fakta akan lebih bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan pembangunan di Indonesia.