Kuasa hukum SYL, Djamaludin Koedoeboen mengungkap, ada pembangunan green house di Pulau Seribu yang diduga uangnya berasal dari Kementan. Berita yang menyebutkan bahwa pengacara Setya Novanto (SYL) menyebut adanya green house di kepulauan Seribu yang didanai oleh uang dari Kementerian Pertanian (Kementan) memang sangat mengejutkan dan memerlukan investigasi lebih lanjut. Apabila benar adanya kegiatan tersebut dan didanai dengan dana yang seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan pertanian, tentu hal ini merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan harus segera ditindaklanjuti. Pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik, terutama yang berasal dari institusi pemerintah, menjadi sangat nampak dalam konteks ini. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat merugikan masyarakat luas dan merusak kepercayaan terhadap integritas pemerintah. Oleh karena itu, investigasi terhadap kasus ini perlu dilakukan dengan cermat dan transparan agar kebenaran dapat terungkap dan langkah-langkah pencegahan korupsi dapat diimplementasikan. Selain itu, tanggapan dari pihak terkait juga perlu didengar untuk memberikan ruang bagi klarifikasi dan penjelasan atas tuduhan tersebut. Keterbukaan informasi dan keterlibatan publik dalam proses pengawasan juga menjadi kunci dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di berbagai sektor pemerintahan. Apabila terbukti ada indikasi korupsi dalam pengelolaan dana Kementan untuk green house di kepulauan Seribu, maka perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku agar dapat memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, sistem pengawasan dan kontrol internal di Kementan perlu diperketat untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, serta melibatkan publik dalam pengawasan terhadap penyalahgunaan dana pemerintah. Keterbukaan dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.