Pimpinan MPR menemui Presiden Jokowi, Jumat pagi ini. Pertemuan itu salah satunya melaporkan rencana amendemen UUD 1945. Saya melihat berita ini sebagai tindakan yang positif, sebab pentingnya melibatkan semua pihak terkait dalam memutuskan sebuah perubahan mendasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sebuah negara demokratis, partisipasi dari berbagai pihak yang memiliki kewenangan dan wewenang yang sah, seperti Pimpinan MPR, adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Berita ini juga menunjukkan bahwa presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap proses amendemen UUD 1945 dan menghargai pandangan dari lembaga lain seperti MPR. Dengan mendengarkan masukan dan pendapat dari berbagai pihak, maka proses amendemen yang dilakukan akan lebih transparan, demokratis dan mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, perlu diingat bahwa proses amendemen UUD 1945 harus dijalankan dengan cermat dan hati-hati. Memastikan bahwa setiap perubahan yang diusulkan akan memberikan manfaat dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta tidak menimbulkan konflik atau kekacauan yang dapat merugikan bangsa dan negara. Oleh karena itu, saya berharap bahwa dalam proses amendemen UUD 1945 ini, semua pihak terlibat secara serius dan bertanggung jawab, serta memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kita semua harus bersatu, bekerja sama, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik bagi Indonesia.