Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, jumlah kementerian pada pemerintahan selanjutnya bergantung pada kebutuhan presiden. Tanggapan saya terkait berita ini adalah bahwa hal tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Penyesuaian jumlah kementerian berdasarkan kebutuhan Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk memperkuat kabinetnya dengan mengakomodir kepentingan dan kekuatan politik dari masing-masing pihak. Perubahan jumlah kementerian harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, mengingat itu akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Diharapkan bahwa penyesuaian ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Keterbukaan dan transparansi dalam proses penyesuaian jumlah kementerian juga perlu dijaga agar tidak menimbulkan spekulasi dan keraguan di kalangan masyarakat. Selain itu, perlu ada evaluasi secara berkala terhadap kinerja setiap kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa penyesuaian ini memberikan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, pemerintah dapat terus melakukan perbaikan dan peningkatan yang diperlukan demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Kita berharap bahwa penyesuaian jumlah kementerian ini dapat memperkuat koalisi pemerintahan dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun Indonesia yang lebih baik dan maju.