Ketika para pejabat lain memberikan keterangan usai rapat, Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian justru menghindari wartawan. Tanggapan saya terkait berita tersebut adalah bahwa tindakan Presiden Jokowi untuk memerintahkan audit terhadap PDN (Perusahaan Dasar Negara) setelah terjadinya peretasan adalah langkah yang tepat. Dalam situasi seperti ini, penting bagi pemerintah untuk mengambil tindakan preventif dan mendeteksi potensi kerentanan keamanan sistem yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang efektif untuk melindungi data dan informasi sensitif yang dimiliki oleh perusahaan negara, karena peretasan bisa memiliki dampak yang sangat merugikan bagi negara dan masyarakat. Saya mendukung langkah Jokowi untuk meninjau kembali sistem keamanan PDN dan memastikan bahwa semua kelemahan telah diperbaiki. Namun, saya merasa prihatin ketika melihat bahwa Projo (Front Pembela Islam) memberikan bela kepada Menteri Komunikasi dan Informatika terkait kasus peretasan ini. Seharusnya sebagai organisasi yang mengaku memperjuangkan keadilan dan kebenaran, Projo seharusnya mendukung langkah-langkah pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dengan tegas dan menghentikan tindakan peretasan yang merugikan banyak pihak. Sebagai warga negara, kita harus bersatu untuk mengatasi ancaman peretasan dan kejahatan dunia maya lainnya. Pemerintah juga seharusnya memperkuat kerjasama antar instansi terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, dan Badan Siber Nasional, untuk meningkatkan keamanan dunia maya dan melindungi data sensitif negara. Semoga kasus peretasan ini dapat segera diungkap dan pelaku atau pelaku dibawa ke pengadilan untuk pertanggungjawaban.