Menurut Pakar Hukum Kepailitan, PKPU menjadi relevan saat seseorang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Kasus ahli waris Krama Yudha yang menjadi momentum reformasi hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia menunjukkan perlunya perbaikan sistem hukum dalam penyelesaian masalah kepailitan di Indonesia. Sebagai kasus yang melibatkan perusahaan besar dan ahli waris yang saling berseteru, kasus ini memberikan pelajaran bagi banyak pihak dalam menangani masalah kepailitan dengan lebih baik. Dalam kasus ini, terlihat adanya permasalahan yang kompleks antara perusahaan dan ahli waris yang belum terselesaikan dengan baik, menimbulkan konflik yang berlarut-larut. Hal ini menunjukkan pentingnya peran hukum dalam memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus kepailitan. Reformasi hukum kepailitan dan PKPU perlu dilakukan agar proses penyelesaian masalah kepailitan dapat berjalan lebih efisien dan transparan. Diperlukan peraturan yang jelas dan tegas dalam menangani kasus kepailitan, serta perlunya peningkatan kualitas dalam penegakan hukum agar dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan evaluasi terhadap sistem hukum kepailitan yang ada, serta memperbaiki regulasi yang tidak efektif dalam menangani kasus kepailitan. Dengan adanya perbaikan dalam sistem hukum kepailitan, diharapkan kasus serupa tidak akan terulang di masa depan. Selain itu, kasus ini juga memberikan pelajaran bagi para pengusaha dan ahli waris untuk lebih berhati-hati dalam mengelola perusahaan dan kepemilikan warisan agar terhindar dari masalah kepailitan yang dapat merugikan semua pihak. Pentingnya kesadaran akan pentingnya penegakan hukum dalam menjaga kestabilan bisnis dan keuangan perusahaan juga merupakan hal yang perlu ditekankan dalam kasus ini. Secara keseluruhan, kasus ahli waris Krama Yudha menjadi momentum penting untuk melakukan reformasi hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia agar penyelesaian masalah kepailitan dapat dilakukan dengan lebih baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, pengusaha, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban hukum dan keadilan dalam penyelesaian kasus kepailitan.