Kepada sang ayah, korban mengaku diiming-imingi uang sebesar Rp 300.000 dan akan dibahagiakan oleh pelaku yakni pemilik pondok pesantren. Saya merasa prihatin dan sedih ketika mendengar cerita ini. Sebagai seorang ayah, pastilah sangat menyakitkan bagi beliau ketika mengetahui putrinya dinikahi secara sirri oleh pengasuh pondok pesantren tanpa sepengetahuannya. Perbuatan tersebut tidak hanya mencoreng nama baik keluarga, tapi juga mengabaikan hak asasi manusia, terutama hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan keputusan yang sesuai dengan keinginannya. Peristiwa ini juga menggambarkan ketidakadilan gender yang masih ada di masyarakat kita. Perempuan seringkali tidak diberikan hak untuk memiliki kendali atas keputusan hidupnya sendiri, terutama dalam hal pernikahan. Hal ini jelas melanggar hak asasi manusia dan menghambat perkembangan individu perempuan untuk hidup mandiri dan merdeka. Pada saat yang sama, kasus ini juga menyoroti kelemahan sistem pengawasan dan pemantauan di pondok pesantren. Seharusnya, lembaga pendidikan agama seperti pondok pesantren harus memberikan pendidikan yang berkualitas serta melindungi santri, terutama dalam hal perlindungan dan pembinaan moral. Tindakan pengasuh yang melakukan pernikahan sirri tanpa izin dari orang tua merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang pendidik. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa perlindungan hak asasi manusia, terutama hak perempuan, harus dijunjung tinggi. Kita semua harus berperan aktif dalam mencegah dan melawan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus pernikahan sirri yang tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan individu yang bersangkutan. Pemerintah dan lembaga terkait juga diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan pembinaan kepada masyarakat.