PKS enggan menawarkan partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk ikut mengusung Anies Baswdan dan Sohibul Iman. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa PKS memutuskan untuk tidak menawarkan partai KIM untuk mendukung pasangan Anies-Sohibul dalam Pilkada DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa PKS memiliki pertimbangan politik yang berbeda dengan PDI-P dalam menentukan strategi koalisi dalam Pilkada. Keputusan PKS untuk tidak menawarkan partai KIM dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertimbangan kekuatan politik masing-masing partai, visi dan misi pencalonan Anies-Sohibul, serta dinamika politik lokal di DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa PKS memilih untuk memprioritaskan kepentingan partainya sendiri dalam mengambil langkah politik. Meskipun PKS tidak menawarkan partai KIM untuk mendukung Anies-Sohibul, hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa PKS tidak mendukung pasangan tersebut. PKS dapat mencari dukungan dari partai lain atau memilih untuk mengandalkan basis massa dan pendukungnya sendiri dalam menggalang dukungan untuk pasangan tersebut. Dalam konteks politik yang dinamis, setiap keputusan strategis yang diambil oleh partai politik memiliki konsekuensi dan dampak yang kompleks. PKS sebagai partai politik memiliki hak untuk menentukan strategi politiknya sendiri sesuai dengan kepentingan dan visi partainya. Oleh karena itu, wajar jika PKS enggan menawarkan partai KIM untuk mendukung Anies-Sohibul dalam Pilkada DKI Jakarta.