Inilah sederet fakta-fakta menjelang sidang praperadilan Pegi Setiawan yang kedua dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam. Berita tentang 6 fakta jelang sidang praperadilan Pegi ke-2 semakin menguatkan adanya ketegangan antara kuasa hukum dengan kepolisian. Hal ini terlihat dari sikap kuasa hukum yang tidak lagi peduli dengan kehadiran Polda Jabar dalam sidang tersebut. Sikap ini mungkin disebabkan oleh adanya ketidakpuasan terhadap proses hukum yang dijalankan oleh pihak kepolisian terhadap kliennya. Penting bagi pihak kepolisian untuk memperhatikan kehadiran mereka dalam sidang praperadilan agar dapat memberikan klarifikasi dan menjelaskan posisi mereka secara langsung kepada kuasa hukum. Kehadiran pihak kepolisian dalam sidang praperadilan juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk membuktikan keabsahan tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Meskipun demikian, sikap kuasa hukum yang tidak peduli terhadap kehadiran pihak kepolisian juga bisa menjadi strategi untuk menunjukkan ketegasan dan keyakinan mereka terhadap kebijakan yang diambil, serta memperkuat posisi mereka dalam persidangan. Hal ini merupakan hak dari pihak kuasa hukum untuk memberikan penilaian terhadap proses hukum yang dijalankan, namun tetap diperlukan penilaian obyektif dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Dalam konteks penegakan hukum, kehadiran pihak kepolisian dalam sidang praperadilan merupakan bagian yang penting karena mereka memiliki wewenang untuk memberikan informasi dan klarifikasi terkait proses penyelidikan dan penangkapan yang dilakukan. Keberadaan pihak kepolisian dalam sidang praperadilan juga dapat memperkuat argumen dan bukti yang disajikan terkait dengan tindakan yang dipermasalahkan. Memperhatikan fakta-fakta yang ada jelang sidang praperadilan Pegi ke-2, penting bagi semua pihak terkait untuk menjaga sikap dan komunikasi yang konstruktif guna mencapai keadilan yang sebenarnya dalam penyelesaian kasus ini. Perlu adanya dialog dan koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dengan kuasa hukum untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Konflik yang terjadi dapat diminimalisir apabila semua pihak dapat bekerjasama dan menghormati proses hukum yang berlaku secara obyektif.