Polda Jabar akhirnya datang ke sidang praperadilan Pegi Setiawan, bawa 15 kuasa hukum untuk hadapi gugatan dari pihak Pegi. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa Polda Jabar memiliki hak untuk datang ke sidang praperadilan sebagai pihak yang bersengketa. Dalam sistem hukum yang berlaku, setiap pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan memiliki hak untuk membela diri dan memberikan argumen-argumen yang mendukung posisinya. Oleh karena itu, Polda Jabar tidak melanggar aturan dengan hadir di sidang praperadilan untuk menyatakan sikap dan melawan gugatan yang diajukan. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa pihak Pegi yang mengajukan gugatan praperadilan tentunya harus memastikan bahwa gugatannya memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Jika gugatan itu tidak beralasan atau didasari oleh alasan yang lemah, maka kemungkinan besar Polda Jabar akan menanggapi dengan tegas dan berusaha membuktikan bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan. Dalam sebuah persidangan, kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Oleh karena itu, meskipun Polda Jabar datang ke sidang praperadilan untuk membela diri, hal ini seharusnya dianggap sebagai bagian dari proses hukum yang wajar dan sah. Sebagai pihak yang terlibat dalam gugatan praperadilan, pihak Pegi seharusnya juga siap menghadapi respon atau tanggapan dari lawan hukumnya. Dengan memahami bahwa proses hukum adalah proses yang adil dan transparan, diharapkan kedua belah pihak dapat menerima putusan yang diambil oleh pengadilan dengan lapang dada. Hal penting yang patut diingat adalah bahwa prinsip hukum yang harus dijunjung tinggi adalah keadilan. Kedua belah pihak seharusnya mengedepankan keadilan dalam setiap langkah yang diambil, tanpa memandang siapa yang diuntungkan atau dirugikan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa proses praperadilan ini dapat berjalan dengan lancar dan berakhir dengan keputusan yang adil dan bijaksana.