Pimpinan KPK mengungkapkan adanya persoalan koordinasi dan supervisi antara Kejaksaan Agung dan Polri. Berita mengenai KPK menangkap jaksa merupakan hal yang cukup sensitif dan kontroversial, karena KPK yang seharusnya bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya malah dihadapkan pada kesulitan saat melakukan tugasnya. KPK mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung menutup pintu koordinasi jika ada jaksa yang ditangkap oleh KPK, begitu juga dengan kepolisian. Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Seharusnya, lembaga penegak hukum seharusnya saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain dalam memberantas korupsi. Namun, jika ada ketidakberesan atau indikasi korupsi di internal institusi tersebut, seharusnya lembaga seperti KPK memiliki kebebasan untuk mengusutnya tanpa adanya intervensi dari lembaga lain. Tindakan Kejaksaan Agung dan kepolisian yang menutup pintu koordinasi ketika ada jaksa yang ditangkap oleh KPK juga bisa mengindikasikan adanya perasaan tidak nyaman atau takut terhadap upaya KPK dalam memberantas korupsi. Hal ini bisa menjadi kendala besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, karena salah satu lembaga yang seharusnya bertugas mengawasi dan menegakkan hukum malah terlihat enggan bekerja sama dengan KPK. Seharusnya, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus bekerja sama dan mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi. Jika terbukti ada jaksa atau pejabat lain yang terlibat dalam tindakan korupsi, maka seharusnya mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa terkecuali. Selain itu, perlindungan dan kebebasan KPK dalam melakukan tugasnya juga harus dijamin untuk memastikan proses penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan. Dengan adanya permasalahan tersebut, perlu adanya upaya nyata dari pihak-pihak terkait untuk menciptakan kerja sama yang baik antara lembaga penegak hukum dan KPK. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka bisa berpotensi merugikan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan menurunkan integritas lembaga kejaksaan dan kepolisian di mata publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem kerja sama antar lembaga penegak hukum guna menciptakan lingkungan yang kondusif dalam memerangi korupsi.