Mardani mengatakan, sosok calon kepala daerah semestinya bukan figur yang diproses secara instan karena membutuhkan jiwa yang matang Saya merasa bahwa keputusan KPU untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Agung dalam kasus sengketa Pilkada merupakan langkah yang tepat dan wajar. KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pilkada harus mematuhi hukum dan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Dengan mengikuti putusan MA, KPU dapat menegaskan komitmen mereka untuk menjaga independensi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kritik dari PKS mengenai ketidakmatangan calon kepala daerah yang diterima oleh publik juga patut dipertimbangkan. Sebagai partai politik, PKS memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa calon kepala daerah yang diusung memiliki kualitas dan kapasitas yang baik untuk memimpin. Kualitas calon kepala daerah yang minim dapat berdampak pada kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tersebut. Namun, yang perlu dipahami adalah bahwa penerimaan publik terhadap calon kepala daerah juga dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk konteks politik, sosial, dan ekonomi di daerah tersebut. Selain itu, keputusan KPU untuk mengakomodasi putusan MA tidak selalu berarti bahwa calon kepala daerah tersebut belum matang secara kualitas, namun lebih kepada aspek administratif dan legalitas dalam pemilihan. Sebagai pemilih, penting bagi kita untuk melihat lebih dari sekadar latar belakang calon kepala daerah, tetapi juga program dan visi mereka dalam memajukan daerah tersebut. Dukungan masyarakat terhadap calon kepala daerah yang dipilih juga dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, semakin banyak perdebatan dan diskusi mengenai kualitas calon kepala daerah dapat membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih bijak. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait untuk terus melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam proses pemilihan kepala daerah.