Pembagian kuota haji tambahan 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus oleh Kemenag dinilai menyalahi aturan. Saya merasa sangat prihatin dengan berita ini. Sebagai wakil rakyat, seharusnya DPR memberikan contoh yang baik dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Jika memang ada dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh Menag, seharusnya DPR memberikan penilaian secara obyektif berdasarkan fakta yang ada, bukan hanya sebatas menilai tanpa dasar yang jelas. Dorongan dari Komisi VIII untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) merupakan langkah yang tepat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh Menag. Hal ini akan membantu mengungkap kebenaran tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak manapun. Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya bersikap independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Pembentukan Pansus juga akan memperkuat mekanisme kontrol terhadap kinerja pemerintah. Dengan adanya Pansus, diharapkan dapat ditemukan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah agar dapat lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya. Sebagai representasi dari suara rakyat, DPR harus bertindak sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Kita berharap agar proses pembentukan Pansus ini dapat dilakukan dengan cepat dan transparan, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh masyarakat. Penting bagi DPR untuk tetap menjaga integritas dan independensi dalam menjalankan fungsinya sebagai badan legislatif yang mewakili kepentingan rakyat. Semoga kasus ini dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan pembelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam melakukan tugas publik.