Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menilai pemecatan Ketua KPU karena tindakan asusila merupakan hal yang sangat buruk. Berita mengenai Ketua KPU yang diberhentikan karena tindakan asusila merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Sebagai seorang pemimpin yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, tindakan tersebut jelas tidak pantas dilakukan. Tindakan asusila seperti ini merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik dan moralitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang pejabat publik, apalagi sebagai seorang Ketua KPU yang seharusnya menjadi contoh bagi seluruh anggota KPU dan masyarakat. Tindakan asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU juga dapat merusak citra dan integritas lembaga KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen dan adil. Masyarakat harus dapat mempercayai KPU sebagai lembaga yang netral dan tidak terlibat dalam praktek-praktek yang tidak etis. Oleh karena itu, langkah yang diambil untuk memberhentikan Ketua KPU merupakan langkah yang tepat dalam rangka menjaga integritas dan legitimasi lembaga tersebut. Reaksi dari Komisi II DPR yang menyatakan bahwa tindakan tersebut sangat buruk juga sangat beralasan. Sebagai lembaga legislatif yang bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja lembaga-lembaga negara, DPR harus membela integritas dan moralitas dalam pelayanan publik. Tindakan asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga merugikan citra lembaga KPU dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih dan adil. Sangat penting bagi negara untuk menegakkan aturan dan nilai-nilai moralitas dalam kepemimpinan publik. Tindakan asusila tidak hanya merugikan pribadi pelakunya, tetapi juga merugikan lembaga dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang lebih ketat dalam perekrutan dan pemantauan pejabat publik agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Diharapkan dengan adanya tindakan tegas terhadap Ketua KPU yang melakukan tindakan asusila ini, akan memberikan efek jera bagi pejabat publik lainnya agar tidak melakukan hal yang serupa. Selain itu, lembaga-lembaga pengawas dan pengawas harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pejabat publik untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Integritas dan moralitas harus menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan publik demi terwujudnya pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.