Dalam sidang putusan DKPP terungkap Ketua KPU Hasyim Asy'ari membuat surat pernyataan. Bahkan, janji bayar Rp 4 miliar jika melanggar surat pernyataan Tanggapan saya terhadap berita ini tentu saja sangat mengejutkan. Sebagai Ketua KPU yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi seluruh anggota KPU, tindakan yang dilakukan oleh Hasyim Asyari ini sangatlah tidak pantas. KPU sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pembentukan regulasi dalam pemilu seharusnya tidak terlibat dalam pelanggaran aturan yang berlaku. Denda sebesar Rp 4 miliar yang harus dibayarkan oleh Hasyim Asyari juga sangatlah besar, dan jika benar-benar terbukti bersalah, tentu saja hal ini akan sangat memalukan bagi dirinya dan juga bagi KPU secara keseluruhan. Selain itu, hal ini juga dapat merusak citra dan integritas KPU di mata masyarakat, yang seharusnya melihat KPU sebagai lembaga yang adil dan transparan dalam melakukan tugasnya. Dalam hal ini, proses hukum harus berjalan dengan adil dan transparan. DKPP harus melakukan penyelidikan secara mendalam dan memberikan sanksi yang seadil mungkin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Hasyim Asyari. Kita berharap agar proses hukum ini dapat memberikan efek jera bagi siapapun yang berniat untuk melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang. Kejadian ini juga seharusnya menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota KPU dan juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas publik harus menjadi prioritas utama, dan tidak boleh ada ruang bagi praktik korupsi atau pelanggaran aturan. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencegah terulangnya kejadian seperti ini di masa yang akan datang. Semoga kejadian ini juga dapat menjadi momentum bagi KPU untuk melakukan perbaikan internal dalam hal pengawasan dan penegakan etika bagi semua anggotanya. Kepemimpinan yang baik haruslah datang dari teladan yang baik pula, dan KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan umum harus memberikan contoh yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia.