Riki melihat, banyak kejanggalan dalam kasus kematian Afif Maulana, yang menurutnya ditutup-tutupi oleh Polda Sumbar. Saya melihat berita tersebut sebagai suara hati seorang warga yang merasa frustrasi dengan keadaan di daerahnya, terutama terkait dengan pelayanan kepolisian. Permintaan tolong yang disampaikan kepada Kapolri merupakan bentuk kepercayaan dan harapan agar masalah yang dihadapi dapat segera terselesaikan. Dalam hal ini, Kapolda Sumbar disebut banyak melakukan penutupan informasi terkait kasus-kasus yang terjadi di wilayahnya. Hal ini tentu menjadi masalah serius karena transparansi dan akuntabilitas kepolisian sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Tutup-tutupi kasus hanya akan menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan publik terhadap pihak kepolisian. Sebagai pimpinan Polri, Kapolri perlu memberikan perhatian serius terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat. Sangat penting bagi institusi kepolisian untuk melakukan evaluasi internal terkait tindakan Kapolda Sumbar yang dianggap tidak transparan tersebut. Upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kepolisian harus dilakukan dengan sungguh-sungguh demi meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah dan kepolisian harus memastikan bahwa proses hukum dijalankan secara transparan dan adil demi keadilan bagi semua pihak. Keterbukaan informasi mengenai kasus-kasus yang terjadi juga akan membantu masyarakat untuk lebih percaya dan ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan kejahatan dan penegakan hukum. Kritik dan masukan dari masyarakat perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi kepolisian guna meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga bagi kepolisian, oleh karena itu, perlu adanya upaya nyata untuk mendengarkan dan merespons keluhan serta harapan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Demikianlah tanggapan saya mengenai berita tersebut, semoga masalah yang dihadapi oleh masyarakat Sumatera Barat dapat segera ditangani dengan baik oleh pihak kepolisian. Keterbukaan dan transparansi harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas penegakan hukum demi keamanan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.