DKPP mengungkapkan, Hasyim mengirimkan pesan rayuan melalui aplikasi WhatsApp, setelah berhasil memulai komunikasi dengan korban. Berita yang berjudul 'DKPP Ungkap Ketua KPU sejak Awal Incar Korban untuk Penuhi Hasrat Seksual' ini merupakan sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Seorang pejabat publik yang seharusnya memberikan contoh dan menjadi teladan bagi masyarakat malah terlibat dalam tindakan yang tidak etis seperti ini. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelecehan seksual yang sangat tidak pantas dilakukan oleh siapapun, apalagi oleh seorang ketua KPU yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan moralitas. Keberadaan ketua KPU yang melakukan tindakan pelecehan seksual ini dapat merusak citra lembaga KPU itu sendiri. Sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu, KPU seharusnya bersih dari praktek-praktek yang tidak etis dan tidak patut dicontoh oleh masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh ketua KPU ini jelas-jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap etika dan moralitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Selain itu, tindakan pelecehan seksual juga dapat memberikan dampak psikologis yang buruk bagi korban yang menjadi target keinginan seksual ketua KPU tersebut. Korban bisa mengalami trauma dan stres yang berkepanjangan akibat perlakuan yang tidak senonoh tersebut. Tindakan pelecehan seksual harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi di lingkungan apapun, termasuk di lembaga negara seperti KPU. Tindakan tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga KPU dan proses demokrasi secara keseluruhan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, KPU harus menjaga integritas dan kredibilitasnya agar masyarakat percaya dan menghormati proses demokrasi yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut. Dengan adanya tindakan pelecehan seksual oleh ketua KPU, maka hal tersebut dapat merusak keyakinan masyarakat terhadap keberpihakan dan netralitas KPU dalam memfasilitasi pelaksanaan pemilu yang bersih dan adil. Oleh karena itu, perlu dilakukan investigasi mendalam terkait kasus ini dan langkah-langkah tegas harus diambil untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai terhadap pelaku. Ketua KPU yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan diberikan hukuman yang setimpal agar menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya agar tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar norma dan nilai-nilai etika yang berlaku. Jika pelaku dibiarkan bebas tanpa sanksi yang tegas, hal itu dapat membuka pintu bagi praktek pelecehan seksual lainnya di lembaga-lembaga publik lainnya.