Effendi berpandangan, fit and proper test dibutuhkan supaya presiden tidak asal menunjuk menteri hanya berdasarkan kesukaan saja Berita mengenai usulan adanya fit and proper test untuk Menteri yang diutarakan oleh sejumlah anggota DPR tentu merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Fit and proper test merupakan mekanisme evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa calon pejabat publik atau menteri memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjabat. Jika memang usulan ini terealisasi, diharapkan akan membantu memfiltrasi calon menteri yang benar-benar memiliki kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan. Tentunya hal ini akan berdampak positif pada kualitas kepemimpinan di Indonesia, sehingga keputusan dan kebijakan yang diambil akan lebih baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Namun, pernyataan yang menyatakan bahwa separuh menteri Jokowi dinilai parah oleh sejumlah anggota DPR mungkin terlalu generalisasi dan tidak dapat dijadikan patokan. Sebaiknya, jika memang ada kekhawatiran terhadap kinerja menteri, maka sebaiknya dilakukan evaluasi yang lebih obyektif dan menyeluruh untuk menilai kinerja masing-masing menteri secara spesifik. Tentu saja, dalam penerapan fit and proper test juga harus memperhatikan beberapa hal penting, seperti proses seleksi yang transparan, tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik ataupun kepentingan pribadi tertentu, dan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Selain itu, mekanisme evaluasi ini juga harus diatur secara jelas dalam undang-undang agar tidak menimbulkan tafsir yang beragam dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Alangkah baiknya jika usulan ini didiskusikan secara mendalam dan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Dengan demikian, diharapkan usulan ini dapat memperbaiki sistem kepemimpinan di Indonesia dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.