Surat pernyataan itu dibuat karena Hasyim tidak bisa memenuhi janjinya kepada CAT, untuk menikahi korban. Berita yang menyebutkan adanya surat pernyataan berisi janji dari Hasyim untuk korban asusila merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Sebagai seorang pejabat yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat, tindakan Hasyim yang terlibat dalam perbuatan asusila dan bahkan memberikan janji kepada korban hanyalah menunjukkan ketidakpedulian dan ketidakbertanggungjawaban atas perbuatannya. Tindakan tersebut tidak hanya mencoreng nama baiknya sendiri, tetapi juga mencoreng martabat jabatan yang diemban oleh Hasyim. Sebagai seorang pejabat publik, seharusnya Hasyim dapat menjaga moralitas dan etika yang tinggi serta bertanggungjawab atas segala perbuatannya, terlebih lagi terlibat dalam perbuatan asusila yang melanggar norma-norma keadaban sebagai seorang manusia. DKPP yang mengungkap adanya surat pernyataan tersebut merupakan langkah yang tepat dan sangat perlu dilakukan sebagai tindakan penegakan hukum terhadap oknum pejabat yang terlibat dalam perbuatan yang merugikan. Penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan agar memberikan efek jera bagi siapa pun yang melakukan tindakan serupa di masa yang akan datang. Perlu adanya investigasi lebih lanjut terkait kasus ini agar seluruh pihak yang terlibat bisa diungkap dan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini juga harus dijadikan sebagai pelajaran bagi seluruh pejabat dan masyarakat agar tidak terlibat dalam perbuatan asusila dan melanggar norma-norma moral yang ada. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencegah dan memberantas tindakan asusila serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. DKPP dan lembaga penegak hukum lainnya perlu melakukan upaya lebih maksimal dalam menindak pelaku asusila dan melakukan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Masyarakat juga perlu lebih waspada dan proaktif dalam melaporkan kasus-kasus asusila agar para pelaku dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya. Semoga kasus ini menjadi momentum bagi perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia.