Mendagri menegur menantu Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution, karena realisasi anggaran Pilkada 2024 belum sampai 50 persen. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa pemerintah harus memastikan bahwa semua anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan Pilkada Medan harus segera dicairkan. Hal ini karena keterlambatan pencairan anggaran dapat menghambat proses persiapan dan pelaksanaan Pilkada yang optimal. Sebagai Menteri Dalam Negeri, sepantasnya Mendagri melakukan pengawasan lebih ketat terhadap proses pencairan anggaran untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, penting bagi Pemerintah Kota Medan, terutama KPU dan Bawaslu setempat, untuk memberikan informasi yang transparan mengenai alasan keterlambatan pencairan anggaran Pilkada. Hal ini akan membantu mencegah penyelewengan anggaran dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa semua proses penggunaan anggaran dilakukan dengan benar dan transparan. Selain itu, keterlambatan pencairan anggaran juga dapat berdampak pada kredibilitas Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan Pilkada yang bersih dan transparan. Sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses demokrasi, Pemerintah Kota Medan harus memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan Pilkada berjalan dengan lancar dan bebas dari permasalahan terkait anggaran. Sebagai wakil warga negara, Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan seharusnya lebih proaktif dalam menangani permasalahan ini dengan segera mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk memastikan pencairan anggaran dapat dilakukan sesegera mungkin. Sikap proaktif ini akan membantu memastikan bahwa Pilkada Medan dapat berjalan dengan lancar dan tertib, serta memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik di Kota Medan. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi hal yang sangat penting. Pihak terkait harus memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai alasan keterlambatan pencairan anggaran serta langkah apa yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini akan membantu menciptakan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa anggaran Pilkada digunakan dengan efisien dan efektif untuk kepentingan demokrasi. Keterlambatan pencairan anggaran Pilkada adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Semua pihak terkait, mulai dari Pemerintah Kota Medan hingga KPU dan Bawaslu setempat, harus bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat dan tepat. Hanya dengan kerjasama dan komitmen yang baik, Pilkada Medan dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif bagi demokrasi di Indonesia.