KPK menggeledah rumah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terkait pengembangan kasus suap dana hibah. Tanggapan saya terhadap berita tersebut sangatlah serius dan prihatin. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan, dan tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan tindakan korupsi. Anggota DPRD seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjalankan tugasnya, namun malah terlibat dalam tindakan korupsi. Langkah yang diambil oleh KPK untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota DPRD Jatim menunjukkan keseriusan lembaga anti-korupsi dalam menindaklanjuti dugaan korupsi. Hal ini juga menjadi pelajaran bagi seluruh anggota DPRD dan para pejabat publik lainnya bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan mendapat hukuman yang setimpal. Saya berharap bahwa KPK dapat melakukan penyelidikan secara transparan dan adil terkait dugaan korupsi ini, dan apabila terbukti bersalah, pelaku harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, para anggota DPRD dan pejabat publik lainnya diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Kasus korupsi di Indonesia merupakan masalah yang serius dan sudah sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap koruptor harus dilakukan secara konsekuen dan hukuman yang diterima harus menjadi efek jera bagi pelaku korupsi lainnya. Kita semua berharap agar negara kita dapat terbebas dari korupsi dan dapat memiliki pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi.