Anggota TNI AU menembak seorang pemulung berinisial J (25), karena pemulung itu masuk ke kompleks detasemen di Palu, tanpa izin. Saya merasa prihatin dan sedih atas kejadian yang dilaporkan dalam berita tersebut. Sebagai anggota TNI AU, seharusnya tindakan yang diambil haruslah proporsional dan sesuai dengan protokol penegakan hukum yang berlaku. Menembak seorang pemulung yang masuk ke dalam kompleks Detasemen di Palu seharusnya tidak menjadi pilihan pertama yang diambil oleh anggota TNI AU. Pemulung merupakan kelompok masyarakat yang rentan dan seringkali hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itu, seharusnya anggota TNI AU dapat menangani situasi seperti ini dengan lebih bijaksana dan humanis. Memberikan peringatan atau tindakan lain yang tidak melibatkan senjata seharusnya menjadi alternatif yang lebih baik dalam penanganan situasi tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI AU tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan besar mengenai kewenangan dan pelatihan yang diterima oleh anggota tersebut dalam menangani situasi di lapangan. Perlunya dilakukan evaluasi mendalam terhadap penanganan situasi seperti ini agar ke depannya tidak terjadi lagi insiden yang melibatkan kekerasan yang tidak perlu. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif antara anggota TNI AU dengan masyarakat setempat juga menjadi faktor penting dalam kejadian tersebut. TNI harus mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat agar dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih aman dan damai. Kita semua berharap hal seperti ini tidak terulang di masa depan, dan bahwa anggota TNI AU dapat belajar dari kejadian ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan masalah di masyarakat dengan lebih baik. Semua pihak, termasuk institusi militer, harus selalu mengutamakan nilai kemanusiaan dan menghormati hak asasi setiap individu.