Projo berharap PDI-P menemukan sosok yang mampu menjadi lawan tanding Bobby Nasution di Pilkada Sumut. Berita yang berjudul 'Projo: Jangan Sampai Bobby Lawan Kotak Kosong di Pilkada Sumut' cukup menarik perhatian karena menyoroti situasi politik di Pilkada Sumatera Utara. Pada dasarnya, partisipasi dalam pemilihan umum merupakan hak setiap warga negara dan itulah yang menjadi dasar demokrasi. Namun, ketika warga merasa tidak ada kandidat yang layak atau memenuhi harapan mereka, maka opsi untuk memilih kotak kosong menjadi pilihan yang mungkin. Dalam konteks Pilkada Sumut, adanya insinuasi bahwa calon incumben Bobby Nasution mungkin harus bersaing melawan kotak kosong dapat diartikan bahwa kinerja dan popularitasnya belum cukup meyakinkan bagi sebagian warga. Hal ini bisa menjadi pertanda bahwa ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan yang sedang berjalan, sehingga penting bagi pihak terkait untuk memperhatikan aspirasi rakyat dan meningkatkan kualitas pelayanan demi mendapatkan kepercayaan kembali. Dalam situasi seperti ini, sikap apatis atau golput juga bisa menjadi indikasi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Kotak kosong seakan menjadi simbol bahwa elektabilitas para kandidat tidaklah menjamin kepercayaan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, para calon pemimpin perlu untuk lebih peka terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat, serta memberikan solusi yang konkrit dan dapat diimplementasikan dengan baik. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk terus mengkritisi dan mengawasi kinerja para pemimpin yang terpilih, serta aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan agar dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, isu mengenai kemungkinan bertarungnya Bobby Nasution melawan kotak kosong dalam Pilkada Sumut seharusnya menjadi pemicu untuk introspeksi bagi para pemimpin dan calon pemimpin, serta sebagai panggilan bagi masyarakat untuk terus menuntut akuntabilitas dan kinerja yang baik dari para pemimpin yang terpilih. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan berkelanjutan.