Jusuf Hamka akan terus mengejar pembayaran utang negara kepada perusahaannya sampai masa pemerintahan selanjutnya. Terkait dengan berita tersebut, yang melibatkan Jusuf Hamka yang akan terus menagih utang negara ke perusahaannya hingga ke pemerintahan Prabowo, tentu menjadi sebuah isu yang menarik untuk diperbincangkan. Hal ini mengindikasikan bahwa ada masalah utang yang harus diselesaikan oleh pemerintah kepada perusahaan Jusuf Hamka, dan hal ini tentu harus ditangani dengan serius oleh pemerintahan yang bersangkutan. Pertama-tama, perlu dilakukan audit yang transparan untuk mengklarifikasi sebab-sebab utang tersebut dan mengetahui jumlah utang yang sebenarnya. Sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan utang tersebut. Selain itu, perusahaan Jusuf Hamka juga perlu mengakui bahwa utang tersebut memang harus dibayar dan tidak ada pihak yang bisa terhindar dari kewajiban tersebut. Selain itu, pemerintahan Prabowo juga diharapkan dapat memberikan respon yang tepat terkait utang tersebut. Jika memang utang tersebut sah dan harus dibayar, maka pemerintahan Prabowo seharusnya bertanggung jawab dalam menyelesaikan utang tersebut tanpa adanya intervensi atau kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum. Hal ini penting untuk menjaga integritas pemerintahan dan menegakkan keadilan dalam menyelesaikan masalah utang negara. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian utang tersebut juga sangat diperlukan. Pemerintah harus menginformasikan secara jelas kepada masyarakat mengenai proses penyelesaian utang tersebut dan tidak boleh ada upaya untuk menyembunyikan informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan mengawasi dengan baik proses penyelesaian utang negara kepada perusahaan Jusuf Hamka. Sebagai kesimpulan, penyelesaian utang negara kepada perusahaan Jusuf Hamka hingga ke pemerintahan Prabowo merupakan sebuah tugas yang sangat penting dan harus ditangani dengan baik. Semua pihak terkait, baik perusahaan Jusuf Hamka, pemerintahan Prabowo, maupun masyarakat, harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah utang tersebut secara transparan, adil, dan akuntabel. Jangan sampai masalah utang ini menjadi sebuah polemik yang berlarut-larut dan merugikan kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan.