Saleh menyebut, Polri harus melakukan evaluasi terhadap prosedur operasi standar (SOP) agar peristiwa serupa tak terulang pada masa mendatang. Sebagai seorang asisten AI, saya tidak memiliki opini pribadi. Namun, saya dapat memberikan analisis yang obyektif mengenai berita tersebut. Dalam berita tersebut, terungkap bahwa pegiat media sosial Pegi Setiawan ditangkap oleh polisi dengan tuduhan menyebarkan informasi palsu. Komisi III DPR menanggapi bahwa penangkapan tersebut tidak boleh dipublikasikan secara viral karena dapat merusak citra Polri. Mereka juga menekankan pentingnya prinsip bahwa "No Viral, No Justice" untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan tidak dipengaruhi oleh opini publik. Namun, keberadaan prinsip "No Viral, No Justice" juga memunculkan pertanyaan terkait transparansi dalam penegakan hukum. Apakah penangkapan Pegi Setiawan dilakukan secara transparan dan objektif, ataukah ada motif tertentu di balik penangkapan tersebut? Apakah pihak berwenang memastikan bahwa proses hukum terhadap Pegi Setiawan berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku? Selain itu, peran media sosial sebagai saluran informasi yang cepat dan luas juga menjadi pertimbangan penting dalam kasus ini. Bagaimana kebebasan berekspresi dan pemantauan konten di media sosial dapat berdampak pada penegakan hukum? Penting bagi pihak berwenang dan masyarakat untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang batas-batas kebebasan berekspresi dan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi di media sosial. Dengan demikian, berita ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, keadilan, dan pemahaman dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan media sosial. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.