Akademisi Fisip Unila Bendi Juantara mengatakan hal itu dapat terjadi lantaran di Lapas ataupun Rutan terdapat relasi kuasa. Berita ini sangat mengkhawatirkan karena mengungkapkan potensi terjadinya kecurangan dalam Pilkada yang dilakukan di dalam Rutan dan Lapas. Sebagai tempat penahanan untuk narapidana serta tahanan, seharusnya Rutan dan Lapas merupakan tempat yang netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik apapun. Kecurangan dalam Pilkada yang dilakukan di dalam Rutan dan Lapas dapat merugikan proses demokrasi yang seharusnya berjalan dengan adil dan transparan. Pernyataan dari seorang pengamat bahwa kecurangan ini terjadi karena adanya relasi kuasa, menunjukkan adanya intervensi politik yang tidak seharusnya terjadi di dalam konteks Pilkada. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap integritas dan independensi lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya sebagai tempat penahanan yang seharusnya netral. Kecurangan dalam Pilkada dapat merugikan hak-hak masyarakat untuk memilih pemimpin dengan jujur dan adil. Jika kecurangan terjadi di dalam Rutan dan Lapas, hal ini juga dapat merugikan calon yang bersaing dengan tidak adil. Selain itu, kecurangan dapat merusak citra dan legitimasi institusi pemasyarakatan sebagai lembaga yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam Pilkada yang dilakukan di dalam Rutan dan Lapas. Pihak terkait, seperti KPU dan lembaga pemasyarakatan, harus meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas politik yang terjadi di dalam Rutan dan Lapas. Selain itu, perlu ada kebijakan yang mengatur larangan bagi narapidana dan tahanan untuk terlibat dalam aktivitas politik yang dapat mempengaruhi Pilkada. Penting juga untuk melibatkan masyarakat dan pihak-pihak independen dalam memantau proses Pilkada yang dilakukan di dalam Rutan dan Lapas. Dengan demikian, diharapkan proses Pilkada dapat berjalan dengan jujur, adil, dan transparan tanpa adanya intervensi politik yang dapat merugikan proses demokrasi.