Kritik terhadap Golkar yang mengusulkan duet Kaesang Pangarep-Jusuf Hamka di Pilkada Jakarta 2024 menjadi sorotan pembaca. Berita mengenai Golkar mengkritik karena mendorong duet antara Kaesang Pangarep dan Jusuf Hamka merupakan hal yang menarik untuk diperbincangkan. Sebagai partai politik, seharusnya menjalankan mekanisme yang lebih transparan dan obyektif dalam menentukan calon-calon yang akan diusung. Pemilihan calon seharusnya didasarkan pada kualifikasi dan kapabilitas, bukan hanya berdasarkan popularitas atau hubungan keluarga. Pencalonan Kaesang Pangarep, putra dari Presiden Jokowi, untuk bertarung dalam kontestasi politik, terutama sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menilai bahwa pencalonan Kaesang hanya karena faktor kedekatan keluarga dengan Presiden, dan bukan karena kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Hal ini tentu akan menimbulkan tanda tanya terkait kredibilitas dan objektivitas dari partai politik tersebut. Di sisi lain, Jusuf Hamka yang juga merupakan politisi Golkar, mengungkapkan bahwa awalnya dia dipasangkan dengan Kaesang dalam kontestasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi calon dalam partai tersebut mungkin tidak berjalan secara obyektif dan transparan. Seharusnya partai politik mengutamakan proses seleksi yang adil dan merata, tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak tertentu. Pengkritikan terhadap Golkar atas duet antara Kaesang dan Jusuf Hamka bisa jadi merupakan bentuk peringatan bagi partai politik lainnya untuk lebih berhati-hati dalam menentukan calon-calon yang akan diusung. Proses seleksi yang transparan dan obyektif akan membantu memperkuat citra dan legitimasi partai politik di mata publik. Kepercayaan publik terhadap partai politik sangat penting untuk membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.