.Menurut Feri, situasi saat ini menimbulkan persepsi bahwa pimpinan KPK yang akan terpilih adalah orang-orang dekat Jokowi. Perubahan jumlah pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurun dari sebelumnya menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap Jokowi dan komite seleksi (Pansel) yang bertugas memilih calon pemimpin KPK. Menyusutnya minat para calon juga bisa diartikan sebagai ketidakpercayaan terhadap proses seleksi yang dilakukan oleh pemerintah. Kehilangan kepercayaan terhadap Jokowi dan Pansel bisa menjadi dampak dari beberapa faktor. Diantaranya adalah adanya ketidaktransparanan dalam proses seleksi, interferensi politik dalam penetapan calon, serta polemik seputar revisi UU KPK yang dianggap melemahkan kewenangan lembaga antikorupsi tersebut. Para calon pemimpin KPK juga mungkin merasa bahwa proses seleksi tidak lagi didasarkan pada meritokrasi dan integritas, melainkan lebih terkait dengan kepentingan politik. Hal ini bisa menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa tindakan atau kebijakan yang diambil harus transparan dan akuntabel agar masyarakat tetap percaya dan mendukung. Jika kepercayaan masyarakat terus berkurang, maka lembaga KPK yang seharusnya independen dan kuat untuk memberantas korupsi akan semakin lemah. Diperlukan upaya nyata untuk memperbaiki citra pemerintah dan memastikan bahwa proses seleksi calon pimpinan KPK dilakukan secara transparan dan jujur. Penting bagi Pansel dan pemerintah untuk membuktikan bahwa mereka memilih calon pemimpin KPK yang memenuhi kriteria keberanian, integritas, dan kompetensi tanpa adanya intervensi politik. Kehadiran pimpinan KPK yang kuat dan dapat dipercaya sangat penting untuk mempertahankan integritas lembaga tersebut. Oleh karena itu, proses seleksi harus dilakukan secara terbuka dan transparan agar masyarakat kembali percaya dan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.