Menurut Jubir KPK Tessa Mahardika, pihaknya memanggil Hasto dalam kapasitasnya sebagai konsultan, bukan petinggi partai. Tentunya sangat disayangkan dan mengkhawatirkan ketika salah satu tokoh politik seperti Hasto Kristiyanto dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pejabat publik yang terlibat dalam tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Panggilan Hasto Kristiyanto sebagai saksi menunjukkan bahwa KPK tidak pandang bulu dalam melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap kasus korupsi. Ini seharusnya menjadi contoh bagi pejabat lainnya bahwa tidak ada yang kebal dari hukum, termasuk mereka yang berada di lingkungan politik. Kita berharap bahwa KPK dapat mengungkap secara tuntas kasus korupsi ini dan menindak para pelaku yang terlibat tanpa pandang bulu. Tindakan tegas dan transparan dari KPK dalam memberantas korupsi adalah hal yang sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Kasus ini juga seharusnya memberikan pelajaran bagi seluruh pejabat publik bahwa korupsi tidak akan pernah membawa kebaikan bagi negara dan masyarakat. Korupsi merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan serta merugikan rakyat yang seharusnya mendapatkan pelayanan publik yang baik. Semoga dengan adanya kasus-kasus korupsi yang terungkap dan ditindak oleh KPK, dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mendorong perubahan perilaku para pejabat publik menuju pola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Kita sebagai masyarakat juga harus mendukung upaya pemberantasan korupsi ini dengan memberikan informasi dan dukungan kepada lembaga seperti KPK.