KPK menyebut, dugaan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku terbuka setelah penyidik memeriksa istri mantan terpidana. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah sangat mengkhawatirkan. Obstruction of Justice merupakan tindakan yang serius dan merugikan dalam proses penegakan hukum. Dalam kasus Harun Masiku, dugaan adanya upaya penghalangan keadilan menjadi bukti bahwa korupsi masih menjadi masalah yang kompleks di Indonesia. Peran istri terpidana yang turut terlibat dalam dugaan obstruction of justice ini menunjukkan adanya keterlibatan pihak-pihak terdekat yang berusaha untuk merintangi proses hukum. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menghindari pertanggungjawaban hukum dari tindakan koruptif yang dilakukan oleh suaminya. Pihak KPK memiliki tugas yang sangat berat untuk memerangi korupsi di Indonesia. Dengan adanya dugaan obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku, tentu menjadi tantangan baru bagi lembaga penegak hukum tersebut. Penting bagi KPK untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam upaya penghalangan keadilan ini, agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan. Saya berharap bahwa KPK dapat mengungkap semua pihak yang terlibat dalam dugaan obstruction of justice ini dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi penting sebagai upaya untuk menciptakan sistem hukum yang bersih, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kasus ini juga seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh pihak, terutama para pelaku korupsi, bahwa tindakan hukum akan selalu mengikuti siapapun yang terlibat dalam praktik korupsi. Serta, perlunya kesadaran akan pentingnya menjaga kejujuran dan integritas dalam kehidupan sehari-hari, agar dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi dan obstruction of justice di masa yang akan datang.