MA meminta KPK mengembalikan rumah di kawasan Simprug yang disita sebagai barang bukti kasus gratifikasi dan TPPU kepada Rafael Alun Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung (MA) untuk memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembalikan rumah mewah Rafael Alunan di Simprug Jaksel menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Keputusan ini juga menjadi pelajaran penting bahwa korupsi tidak akan ditoleransi di negara ini. Rumah mewah tersebut adalah aset yang diduga diperoleh dari hasil korupsi, sehingga pengembalian tersebut adalah langkah yang tepat untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindakan korupsi. Hal ini juga menunjukkan bahwa MA serius dalam menangani kasus korupsi dan tidak akan memberikan toleransi bagi pelaku korupsi, termasuk dalam hal pencabutan aset yang diduga diperoleh secara tidak sah. Kebijakan ini seharusnya juga menjadi peringatan bagi para pejabat yang terlibat dalam korupsi bahwa mereka tidak akan bisa menikmati hasil korupsi mereka secara merasa aman. Pengembalian aset korupsi adalah langkah yang bisa menjadi contoh bagi kasus-kasus korupsi lainnya, sehingga pelaku korupsi harus mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi jika mereka terlibat dalam tindakan korupsi. KPK sebagai lembaga anti-korupsi juga diharapkan dapat menjalankan perintah MA ini dengan segera dan tepat, serta terus melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di berbagai lini. Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK juga sebaiknya didukung oleh semua pihak sebagai wujud dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak bahwa korupsi bukanlah tindakan yang dapat diterima dalam masyarakat, dan hukum harus ditegakkan dengan adil dan tegas tanpa pandang bulu. Teruslah melakukan upaya pemberantasan korupsi agar keadilan dapat terwujud di negara ini dan masyarakat bisa hidup dalam lingkungan yang bersih dari korupsi.