Humas Bea Cukai Adhitya Riandhika megeklaim pihaknya memiliki sertifikat hak pakai (SHP) atas rumah-rumah dinas di Kompleks Bea Cukai Tomang. Berita tentang eksekusi rumah dinas di Tomang oleh Bea Cukai memang menarik perhatian. Dalam situasi seperti ini, tentu saja ada dua sudut pandang yang perlu dipertimbangkan. Di satu sisi, tindakan Bea Cukai tersebut dapat dianggap sebagai langkah tegas dalam menegakkan aturan dan memastikan bahwa hak asasi negara terpenuhi. Namun di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan perlindungan hak-hak penghuni rumah dinas tersebut. Saat penghuni rumah dinas tersebut menuntut untuk menunjukkan Surat Hak Pakai (SHP) sebagai bukti kepemilikan, hal tersebut memang wajar dilakukan. Karena, SHP merupakan dokumen yang sah dan sah, yang menunjukkan bahwa seseorang adalah pemilik rumah tersebut. Namun, juga perlu dipertimbangkan bahwa mungkin ada alasan lain mengapa penghuni rumah dinas tersebut belum dapat menunjukkan SHP tersebut. Mungkin proses administrasi atau perubahan kepemilikan rumah dinas ini terganjal oleh berbagai faktor, sehingga membuat penghuni rumah dinas tersebut kesulitan untuk memenuhi permintaan tersebut. Dalam konteks ini, perlu ada komunikasi yang baik antara Bea Cukai dan penghuni rumah dinas. Mungkin ada kesalahpahaman atau kekurangan informasi yang terjadi sehingga menimbulkan konflik seperti ini. Penyelesaian yang terbaik adalah dengan mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak, tanpa mengorbankan hak asasi manusia. Mungkin bisa dilakukan mediasi atau pembahasan lebih lanjut untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa tindakan eksekusi semacam ini dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang. Bea Cukai sebagai lembaga negara harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepatuhan hukum dalam setiap tindakannya. Kesimpulannya, situasi ini menunjukkan perlunya dialog dan kerjasama antara Bea Cukai dan penghuni rumah dinas untuk menemukan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Konflik seperti ini sebaiknya diselesaikan dengan bijaksana agar tidak merugikan siapapun dan tetap menghormati hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi.