Kepala Desa Nglebur Blora, Rumidi divonis 4 tahun penjara karena kasus korupsi. Rumidi sempat absen sebelum diketahui melakukan korupsi dana desa. Saya sangat menyayangkan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Kades di Blora. Dalam kasus tersebut, jumlah kerugian negara cukup besar, yakni mencapai Rp 393 juta. Tindakan korupsi ini sangat merugikan masyarakat karena dana tersebut seharusnya digunakan untuk membangun dan memajukan desa. Akibat dari perbuatan korupsi ini, kades tersebut pantas untuk dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Pemberian hukuman 4 tahun penjara terhadap Kades yang melakukan korupsi merupakan bentuk keadilan bagi masyarakat yang telah dirugikan. Hukuman tersebut diharapkan dapat menjadi efek jera bagi para pejabat desa lainnya agar tidak tergoda untuk melakukan korupsi. Selain itu, hukuman ini juga sekaligus memberikan sinyal kepada seluruh aparatur desa bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi. Perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap koruptor, termasuk di tingkat desa. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa agar tidak terjadi lagi kasus korupsi serupa. Selain itu, perlu juga peningkatan kesadaran moral dan etika bagi para pejabat desa agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak tergoda untuk melakukan korupsi. Kasus korupsi ini juga harus menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat agar lebih waspada terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat desa. Keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi seperti yang terjadi dalam kasus ini. Semua pihak harus bekerja sama untuk memberantas korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan. Diharapkan dengan adanya vonis hukuman ini, para pejabat dan aparat desa lainnya dapat belajar dari kesalahan yang telah dilakukan oleh Kades di Blora. Tindakan korupsi bukanlah jalan yang benar dan selalu berujung pada hukuman serta kerugian bagi masyarakat. Masyarakat juga harus terus mengawasi pemerintahan desa agar terhindar dari praktek korupsi yang merugikan banyak pihak.