Oleh karena bukan lagi Menko Polhukam, Mahfud bilang tidak memiliki kewenangan membicarakan hal itu. Menurut saya, tanggapan Mahfud MD yang menyatakan bahwa ia bukan lagi Menko Polhukam dan bukanlah orang yang berwenang untuk membahas kasus pengendali judi online inisial T, adalah sikap yang tepat. Sebagai seorang mantan pejabat negara, Mahfud seharusnya tidak lagi terlibat dalam urusan pemerintahan dan kasus hukum yang sedang berjalan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, dengan menyatakan bahwa ia tidak lagi Menko Polhukam, Mahfud juga memperlihatkan bahwa ia tidak ingin mencampuri urusan pemerintahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pejabat atau lembaga terkait. Hal ini menunjukkan sikap profesionalisme dan peduli terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pejabat publik. Namun demikian, sebagai seorang tokoh masyarakat dan mantan pejabat negara, Mahfud tetap memiliki peran yang penting dalam memberikan pandangan dan masukan terkait kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, termasuk kasus pengendali judi online inisial T. Sebagai akademisi dan figur publik, Mahfud bisa memberikan sudut pandang yang berbeda dan berharga dalam membantu penyelesaian kasus tersebut, meskipun dalam kapasitasnya sebagai warga negara biasa. Dalam konteks menghindari konflik kepentingan dan menjaga integritas lembaga negara, langkah Mahfud untuk menolak menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kasus pengendali judi online inisial T adalah langkah yang bijaksana. Hal ini akan menghindarkan tumpang tindihnya wewenang antara lembaga hukum dan pejabat negara, serta menjaga posisi Mahfud sebagai tokoh yang netral dan independen dalam menyikapi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.