Mereka merasa belum ada alasan yang cukup untuk dibentuknya Pansus Haji 2024. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah saya merasa bahwa PBNU memiliki hak untuk merasa bingung atau bengong atas pembentukan Pansus Haji yang terkesan tiba-tiba. Sebagai organisasi muslim terbesar di Indonesia, PBNU tentu memiliki peran yang besar dalam mengawal dan memberikan masukan terkait kebijakan terkait haji. Oleh karena itu, pembentukan Pansus Haji tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan PBNU bisa dianggap sebagai tindakan yang kurang tepat. Selain itu, keputusan pembentukan Pansus Haji secara tiba-tiba juga dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan ibadah haji. Sebagai lembaga yang telah lama eksis dan dikenal oleh masyarakat, PBNU memiliki kepercayaan yang besar dari umat Islam Indonesia, sehingga penting bagi pemerintah untuk melibatkan PBNU dalam setiap kebijakan terkait haji. Saya juga berharap agar pemerintah dapat menjelaskan dengan transparan alasan di balik pembentukan Pansus Haji secara mendadak ini. Keterlibatan PBNU dan berbagai pihak terkait dalam pembentukan Pansus Haji akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengelolaan ibadah haji. Sebaiknya komunikasi yang baik antara pemerintah dan PBNU serta seluruh pihak terkait perlu ditingkatkan untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan sinergi dalam menjalankan pembangunan di bidang haji ini. Diharapkan juga agar pemerintah bisa mempertimbangkan masukan dari PBNU dan seluruh pihak terkait dalam merancang kebijakan terkait haji. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keagamaan seperti PBNU dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Dengan demikian, kebijakan terkait haji yang dihasilkan akan lebih berpihak kepada kepentingan umat Islam Indonesia dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh jemaah haji. Sebagai akhir, penting bagi pemerintah dan PBNU untuk terus berkomunikasi secara terbuka dan intensif dalam menangani masalah terkait haji. Dengan begitu, diharapkan ke depannya tidak akan terjadi kejadian pembentukan pansus haji yang tiba-tiba tanpa melibatkan pihak-pihak terkait. Melalui sinergi dan kerjasama yang baik, kita dapat memastikan bahwa pengelolaan haji dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman ibadah haji yang terbaik bagi umat Islam Indonesia.