Pengamat menilai, anggapan Luthfi 'dibuang' dari Jawa Tengah tidak beralasan karena diberi kenaikan pangkat. Tentu saja, mutasi Ahmad Luthfi yang merupakan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI ini menarik perhatian banyak pihak. Apalagi, dugaan bahwa mutasi ini dilakukan karena ia mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk maju dalam Pilkada Jawa Tengah menimbulkan spekulasi dan kehebohan di media sosial. Sebagai seorang pengamat, tentu saya harus mengingatkan bahwa spekulasi tersebut hanyalah dugaan semata, dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Hal ini hanya sebatas asumsi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, jika benar bahwa mutasi tersebut dilakukan untuk memuluskan langkah Ahmad Luthfi dalam Pilkada Jawa Tengah, hal tersebut bisa menimbulkan pertanyaan etika dan integritas dalam birokrasi. Sebagai seorang pejabat negara, seharusnya Ahmad Luthfi lebih berkomitmen untuk melayani negara dan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau politik. Kepentingan politik seharusnya tidak boleh merusak prinsip-prinsip netralitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai seorang birokrat. Jika benar bahwa mutasi tersebut terkait dengan rencana pencalonan Ahmad Luthfi dalam Pilkada Jawa Tengah, maka hal tersebut bisa mencoreng citra lembaga kejaksaan secara keseluruhan. Sebagai masyarakat, kita tentu berharap agar proses mutasi pejabat birokrasi dapat dilakukan secara transparan dan objektif, tanpa ada campur tangan politik yang bisa mempengaruhi keputusan tersebut. Kejaksaan Agung sebagai salah satu lembaga penegak hukum harus tetap independen dan netral dalam menjalankan tugasnya, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk dari presiden sekalipun. Dengan demikian, sangat penting bagi pihak terkait, termasuk Kepala Kejaksaan Agung dan Presiden Joko Widodo untuk memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan di balik mutasi Ahmad Luthfi ini. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan mutasi akan membantu meredakan spekulasi dan kecurigaan yang muncul di tengah masyarakat. Tindakan-tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara harus dihindari demi menjaga integritas dan moralitas birokrasi serta institusi negara pada umumnya.