DPR berjanji berada di belakang keluarga Dini usai terdakwa yang membunuh Dini, Gregorius Ronald Tannur, divonis bebas oleh hakim PN Surabaya. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa reaksi murka dari DPR terhadap vonis bebas yang diberikan kepada Ronald Tannur adalah wajar mengingat kasus ini telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Namun, menuduh hakim sebagai sakit dan menilai bahwa vonis tersebut membuat preseden buruk seakan-akan meragukan independensi keputusan pengadilan. Sebagai lembaga yang seharusnya menjaga prinsip keadilan, seharusnya DPR lebih memahami bahwa keputusan pengadilan harus dihormati dan tidak semata-mata dipengaruhi oleh opini publik. Hal ini juga menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Seharusnya, DPR lebih fokus pada reformasi peradilan yang dapat meningkatkan kualitas serta independensi lembaga peradilan dalam memberikan putusan yang adil dan berdasarkan bukti yang kuat. Terlebih lagi, mengkritik keputusan hakim secara terbuka juga dapat memberikan tekanan pada lembaga peradilan yang seharusnya bebas dari intervensi politik. Sebagai wakil rakyat, seharusnya DPR juga berperan dalam memberikan dukungan dan pengawasan terhadap sistem peradilan yang berjalan. Menyalahkan hakim dan menganggap vonis bebas sebagai preseden buruk justru dapat merugikan sistem peradilan serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Sebagai lembaga yang seharusnya melindungi keadilan, DPR seharusnya memberikan dukungan kepada keputusan peradilan yang didasarkan pada hukum dan bukti yang kuat. Kritik yang membangun serta usaha untuk meningkatkan kualitas dan independensi lembaga peradilan adalah langkah yang seharusnya dilakukan oleh DPR. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat meningkat dan keputusan peradilan dapat dihormati tanpa adanya intervensi politik yang memengaruhi proses peradilan.