Tak hanya di Pilgub Lampung 2024, di Pilkada Bandar Lampung 2024 juga beredar isu calon tunggal alias 1 calon lawan kotak kosong. Saya menganggap berita ini menarik karena membahas tentang isu yang sedang hangat terkait Pilkada Bandar Lampung. Dalam hal ini, Gerindra mengungkapkan bahwa mereka tidak akan melawan kotak kosong dalam Pilkada Bandar Lampung, meskipun ada desakan untuk mengikuti jalur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Gerindra masih mengutamakan proses demokrasi dan mematuhi regulasi yang berlaku. Keputusan Gerindra ini seharusnya diapresiasi karena mereka menunjukkan komitmen untuk mengikuti aturan yang berlaku dalam sistem demokrasi. Daripada melawan kotak kosong, partai politik seharusnya fokus pada upaya untuk memenangkan pemilihan dengan cara-cara yang sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun demikian, tentu saja pandangan ini dapat diperdebatkan karena ada pihak yang berpendapat bahwa melawan kotak kosong adalah cara yang sah untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap kondisi politik saat ini. Meskipun demikian, hal ini sebaiknya tetap diatur dan didiskusikan secara bijaksana sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Penting bagi semua pihak untuk tetap mengedepankan kepentingan demokrasi dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku dalam Pilkada. Dengan demikian, proses pemilihan kepala daerah dapat berlangsung secara adil dan transparan, serta memperoleh dukungan yang luas dari masyarakat. Sebagai warga negara, kita seharusnya menjaga suasana politik yang kondusif dan menghormati semua keputusan yang diambil oleh partai politik maupun pemilih. Kita juga sebaiknya aktif terlibat dalam proses politik dan memberikan dukungan kepada calon pemimpin yang sesuai dengan visi dan misi kita untuk memajukan daerah kita. Mudah-mudahan, keputusan Gerindra ini dapat menjadi contoh bagi partai politik lainnya untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku dalam Pilkada dan menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hal ini akan membantu menciptakan suasana politik yang sehat dan berkualitas, serta memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.