Polisi menemukan 35.000 tiket pesawat fiktif saat mengusut dugaan korupsi perjalanan dinas di Riau. Berita mengenai dugaan korupsi perjalanan dinas di Riau yang melibatkan 35.000 tiket pesawat fiktif memang sangat mengkhawatirkan. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga harus ditindak tegas. Dalam hal ini, penyalahgunaan tiket pesawat fiktif menunjukkan adanya kejahatan yang terstruktur dan sistematis yang merugikan keuangan negara. Tindakan seperti ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merugikan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Kepala daerah dan pejabat publik seharusnya menjadi teladan dalam berprilaku dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, jika mereka terlibat dalam tindakan korupsi, maka hal ini mencoreng citra pemerintah dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus ini dengan serius dan menyelidiki hingga tuntas agar tidak ada lagi pejabat yang sembrono dalam menggunakan anggaran negara. Sanksi hukum yang tegas dan berat harus diberikan kepada pelaku korupsi agar menjadi efek jera bagi pejabat korup yang lain. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik juga harus ditingkatkan guna mencegah terjadinya tindakan korupsi di masa mendatang. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap perjalanan dinas dan belanja pegawai pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara. Sistem pengawasan internal maupun eksternal perlu diperketat dan diperkuat agar potensi terjadinya korupsi dapat diminimalisir. Edukasi dan sosialisasi tentang bahaya korupsi juga perlu terus dilakukan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam memberantas tindakan korupsi. Kita sebagai masyarakat juga harus ikut serta dalam menekan angka korupsi dengan tidak memberikan kesempatan kepada pejabat yang korup untuk terus berbuat kejahatan. Pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan hanya akan bisa terwujud apabila para pemimpin negara dapat dipercaya dan bekerja secara jujur dan transparan. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi para pejabat negara dan menjadi pemantik untuk upaya pemberantasan korupsi yang lebih serius di masa depan.