Kejagung menetapkan 1 purnawirawan TNI sebagai tersangka dalam perkara korupsi penyaluran kredit prajurit Batalyon Bekang Kostrad Cibinong. Tentu saja saya sangat prihatin mendengar berita mengenai purnawirawan TNI yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyaluran kredit prajurit. Kasus korupsi seperti ini sangat merugikan dan merusak integritas institusi TNI serta mencoreng nama baik para prajurit yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Kejagung harus dipuji atas langkah tegasnya dalam menindak pelaku korupsi, tidak peduli dari latar belakang mereka. Tidak ada alasan apapun yang bisa dibenarkan untuk melakukan tindakan korupsi, apalagi bagi seseorang yang pernah bertugas sebagai purnawirawan TNI yang seharusnya berjalan dengan integritas dan penuh dedikasi terhadap negara dan bangsa. Kasus seperti ini juga harus dijadikan sebagai pelajaran bagi semua pihak, bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan berlaku untuk semua orang. Tidak ada kekebalan untuk pelaku korupsi, tanpa terkecuali. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan tak kenal waktu, tempat, maupun pangkat seseorang. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya pencegahan sejak dini agar kasus korupsi semacam ini tidak terulang di masa mendatang. Sistem pengawasan dan regulasi perlu diperketat, serta penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan transparan. Prinsip zero tolerance terhadap korupsi harus diterapkan dengan sungguh-sungguh agar Indonesia bisa menjadi negara yang bersih dari korupsi. Saya berharap kasus ini bisa menjadi momentum bagi kita semua untuk semakin menguatkan semangat anti korupsi dan memperjuangkan keadilan bagi semua.